Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah Kerusuhan 27 Juli

SAAT kerusuhan 27 Juli 1996 di Jakarta terjadi, dari 128 anggota Dewan yang terhormat asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Senayan sekarang ini mungkin ada yang masih bersekolah atau tengah berkuliah. Tetapi yang jelas, pengorbanan para martir yang mempertahankan kantor partai dari serbuan batu dan tembakan gas air mata aparat telah memberikan “elan” bagi mereka yang duduk di kursi parlemen. Mereka bisa duduk nyaman di parlemen, tentunya karena selain menang pemilu juga karena marwah partai yang telah terbangun dan teruji dari perjalanan panjang sejarah. 

Kesejarahan partai tumbuh karena “DNA” perlawanan dari tindasan rezim lalim. Pernah menjadi pemenang yang tersisih di saat awal reformasi, menjadi oposisi selama dua periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) serta menjadi pemenang di dua kali pemerintahan Jokowi. Akankah PDI-P bisa menang hattrick di Pemilu 2024? Ataukah siklus kemenangan partai hanya terhenti di dua pemilu sebelumnya? 

Dari berbagai survei yang digelar sejumlah lembaga survei sepanjang 2021 hingga 2022, PDI-P selalu unggul dan menduduki pemuncak peserta pemilu jika skenario pemilu digelar di saat-saat ini. Nama PDI-P selalu masuk dalam mindset pemilih, baik pemilih jadul maupun pemilih pemula. 

Ketokohan Megawati Soekarnoputri, berjalannya roda organisasi dari tingkat pusat hingga anak ranting serta kinerja kepala negara, kepala daerah, serta wakil rakyat menjadi parameter penilaian para responden. 

Menyitir ucapan Presiden Soekarno, “Jangan melupakan sejarah karena bangsa yang besar tidak akan melupakan sejarahnya” sepertinya sangat tepat dikaitkan dengan peristiwa kelam yang terjadi di depan kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro, Jakarta yang terjadi di hari ini, 26 tahun silam. Harus diakui, penyerbuan brutal yang dilakukan aparat untuk memberangus perlawanan kader dan simpatisan PDI sudah mulai “dilupakan”. Bukan hanya oleh publik, bahkan kader-kader PDIP pun banyak yang tidak paham dengan sejarah partainya. 

“Teriakan serbu bercampur lemparan batu, menyeruak di suatu pagi. Mata yang terlelap usai berjaga sepanjang malam, sontak membelalak karena tidak siap. Detik-detik penyerang berbadan tegap dan bersepatu hitam serdadu merangsek maju. Mereka kalap, kami tidak siap. Mereka bersemangat di-back up aparat, kami tetap bertahan mempertahankan keyakinan. Hingga akhirnya, luruh darah kemana-mana,” demikian pengakuan salah seorang saksi sejarah yang ikut mengamankan Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat saat Kerusuhan Sabtu Kelabu atau Kerusuhan 27 Juli 1996 masih terus terngiang-ngiang. 

Peristiwa yang selalu dikenang di setiap tanggal 27 Juli ini, dikenal dengan “Kudatuli” adalah tonggak perjuangan demokrasi sebelum kekuasaan tiran dan korup Soeharto tumbang. 

Berjarak satu dekade dengan peristiwa Kudatuli, di negeri jiran Filipina juga dengan gegap gempita ketika rakyat berhasil menumbangkan kekuasaan zalim Ferdinand Marcos dengan people power. Perjuangan menuntut demokrasi antara Filipina dengan Indonesia memiliki kesamaan simbol, yakni munculnya sosok perempuan. Corazon Aquino di Filipina dan Megawati Soekarnoputeri di Indonesia. 

Peristiwa Kudatuli adalah titik kulminasi keputusasaan rezim Soeharto yang tidak menginginkan Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri – putri tertua mendiang Presiden Soekarno – muncul di pentas politik nasional. Megawati dianggap pengganggu stabilitas kekuasan Soeharto dan konco-konconya yang telah lama bercokol sejak Bung Karno didongkel tahun 1966.

Dari Kudatuli menjadi perlawanan hukum 

Serangkaian skenario politik telah dijalankan aparat-aparat Orde Baru untuk menjegal Megawati dan PDI, partai politik yang semula dijadikan Soeharto sebagai asesoris demokrasi bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Di setiap pemilu yang digelar Orde Baru, sengaja PDI dan PPP tidak pernah diberi “kesempatan” menang karena memang Golkar “dibuat” harus selalu menang. Sebuah lawakan politik ala demokrasi Soeharto. 

Penjegalan rissing star keluarga Bung Karno itu bermula dari tidak diakuinya kemenangan Megawati di Kongres PDI tahun 1993 di Surabaya, Jawa Timur. Semula orang yang diplot sebagai ketua umum PDI oleh Cendana adalah Budi Hardjono. Melalui voting pengambilan suara dengan drama mati listrik saat penghitungan suara, Megawati meraup 256 suara dari 305 suara cabang yang diperebutkan di forum kongres partai. 

Rezim pun “tega” membuat dualisme kepengurusan tuan rumah penyelenggara kongres yang mengambil tempat di Asrama Haji Sukolilo. Kubu PDI Jawa Timur yang direstui pemerintah adalah kubu Latif Pujosakti, sedangkan yang pro Megawati dan didukung akar rumput adalah kubu Soetjipto. 

Gagal di Surabaya, Orde Baru kembali menyiapkan skenario lagi dengan mem-plotting Soerjadi sebagai ketua umum untuk mendongkel Megawati di Kongres PDI di Medan tahun 1996. Di mata pemerintah, PDI yang sah adalah PDI Soerjadi, sedangkan di akar rumput yang sah adalah PDI Megawati. 

Walau terjadi dualime kepemimpinan yang “disengaja” pemerintah waktu itu, jalan Soeharto untuk menjadi presiden (lagi) dari hasil Pemilu 1997 harus disiapkan sejak awal. Euforia kebangkitan demokrasi yang mulai disandarkan rakyat kepada Megawati harus dilumpuhkan. 

Puncak kekesalan Menteri Dalam Negeri Yogie S Memet dan Panglima ABRI Jenderal Feisal Tanjung yang gagal membuat Bapak Soeharto senang tentu saja harus melakukan cara lain yang ampuh: pengambilan paksa kantor DPP PDI! Aksi mimbar bebas yang sebelumnya rutin diadakan di halaman kantor DPP PDI harus dihentikan karena setiap hari meneriakkan “borok” kebobrokan rezim Orde Baru. 

Berlokasi sama di kawasan Menteng, jarak antara kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro ke kediaman pribadi Presiden Soeharto di Jalan Cendana, kurang lebih 3.000 meter. Kantor DPP PDI bersebelahan dengan rumah kediaman salah satu menteri di kabinet Soeharto yang juga petinggi Golkar, Mien Sugandhi dan menantunya Kepala Staf Umum ABRI ketika itu Letjen TNI Soeyono. 

Temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut terjadi pelanggaran HAM dalam peristiwa Kudatuli. Lima orang meninggal, 149 luka-luka, 136 ditahan dan 23 orang dihilangkan secara paksa. Peristiwa Kudatuli juga memantik terjadinya aksi massa yang menyebabkan terbakarnya 22 bangunan di sepanjang Jalan Salemba, 91 kendaraan musnah dengan total kerugian senilai 100 miliar rupiah ketika itu. (Kompas.com, 27/07/2020). 

Hari Sabtu, 27 Juli 1996, suasana Jakarta dan sekitarnya benar-benar kelabu. Usai peristiwa Kudatuli, strategi perjuangan PDI bertransformasi dari ranah politik ke perjuangan di meja hijau. Gelombang gugatan serentak untuk menyoal dualisme kepemimpinan PDI digelorakan di seluruh Tanah Air. Dalam sejarah gugatan hukum di Tanah Air, baru kali ini ada gugatan hukum yang dilakukan secara serentak di puluhan pengadilan negeri dengan obyek gugatan yang sama. 

“Kekalahan” di jalur politik, dipindahkan PDI dengan strategi memindahkan medan perjuangan ke jalur hukum. Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mengugat Presiden dan menteri-menteri di bawahnya yang bertanggungjawab terhadap politik dalam negeri. 

Penulis menjadi saksi, rapat-rapat dan gugatan TPDI kerap dilakukan dengan “kucing-kucingan” demi menghindari pengawasan intelijen dan aparat. Profesor Dimyati Hartono yang menjadi “otak” gugatan hukum dengan koordinator lapangan RO Tambunan serta pengacara-pengacara muda yang tidak kenal takut seperti Didi Supriyanto, Erick S Paat, Petrus Selestinus, Trimedya Panjaitan, Dwi Ria Latifah, Tumbu Saraswasti, Kaspudin Noor, Terkelin Brahmana dan lain-lain. 

Secara intens, penulis juga mengikuti gerilya politik yang dilakukan Megawati Soekarnoputri di berbagai daerah. Intimidasi aparat intelijen yang selalu mengikuti rombongan PDI, penghalangan oleh oknum Koramil hingga tingkat Mabes TNI sudah biasa diterima Megawati dan pengikutnya. 

Beruntung pula, dengan profesi penulis sebagai wartawan Fokus Indosiar sempat pula mengikuti rangkaian kampanye Soerjadi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan Sidoarjo, Jawa Timur di tahun 1997. Jika di Banjarmasin berakhir ricuh karena terjadinya aksi pelemparan batu, sementara di Sidoarjo panggung kampanye Soerjadi dilempar ular oleh pendukung fanatik Megawati. 

Penulis sempat dievakuasi bersama Soeryadi dengan kendaraan lapis baja milik Polri hingga ke kawasan Juanda, Surabaya yang berdekatan dengan markas marinir TNI AL. Dengan profesi jurnalis yang terbiasa melakukan cover by side, penulis semakin merasakan mana yang menjadi pilihan rakyat dan mana yang “dikehendaki” penguasa lalim. 

Kudatuli disebut tonggak sejarah karena mengantarkan kepada kedewasaan berpolitik ala PDI. Tindakan koersif penuh kekerasan Orde Baru ditanggapi PDI dengan menyatakan “golput” alias mogok dan tidak iku berpartisipasi dalam Pemilu 1997. Entitas pengenal PDI bertambah dengan embel-embel nama “Perjuangan” di belakang nama PDI untuk membedakan dengan PDI produk abal-abal. 

Suara PDI bikinan pemerintah Orde Baru benar-benar “gembos”, dan sebagian suaranya mengalir ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) karena fenomena Mega Bintang. Mega Bintang adalah upaya cerdas politisi PPP asal Solo, Mudrick Sangidu yang menggaet suara pro Megawati ke dalam PPP. 

Golkar semakin mendomisasi kemenangan dengan raihan suara 74,51 persen, PPP dengan 22,43 sementara PDI hanya meraup 3,06 persen. Tradisi opisisi yang dikembangkan PDI-P  berbuah hasil dengan kemenangan di Pemilu 1999. PDI-P  menang dengan 33,74 persen, Golkar 22,43 persen dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 12,61persen. Sejarah membuktikan, kemenangan PDI-P  tidak linear dengan keberhasilan mengantarkan Megawati sebagai presiden. Justru Abdurahman Wahid yang memegang tampuk kekuasaan berkat “akal bulus” Amien Rais dengan Poros Tengahnya. 

PDI-P menerima dengan “legowo” walau Megawati hanya menjadi orang nomor dua. Megawati baru menjadi Presiden usai MPR menggelar sidang istimewa tahun 2001. Kekuasaan Megawati berakhir ketika salah satu mantan menterinya memenangkan pemilu di tahun 2004. Bertarung dua kali dalam Pemilu tahun 2004 dan 2009, PDI-P kalah terhormat dari Partai Demokrat besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Jangan Lupakan Kudatuli 

Menjadi oposisi selama satu dekade pemerintahan SBY membuat perjalanan politik PDI-P  sangat unik. Ibarat roller coaster, dari merangkak, menjadi oposisi, berada di tampuk teratas kepemimpinan nasional, menjadi oposisi kembali serta menang kembali di dua pilpres terakhir ini. 

Sejarah seperti berulang kembali, ketika kader PDI-P yang bernama Joko Widodo (Jokowi) didapuk sebagai presiden dari hasil dua kali pemilu di tahun 20014 serta 2019. Namun kini, perjalanan PDI-P yang terentang lama sejak fusi penyatuan berbagai partai menjadi PDI di tahun 1971 dan berkulminasi di peristiwa Kudatuli menghadapi tantangan berdimensi lain. Bisakah PDI-P kembali mendapat kepercayaan dari pemilihnya? Bisakah kader yang diusungnya menjadi calon presiden terpilih sebagai pemegang estafet kepemimpinan dari Jokowi? Siapakah yang akan menggantikan sosok Megawati Soekarnoputeri sebagai nakhoda partai sekaligus penjaga soliditas partai? 

Momentum peringatan Kudatuli yang ke-26 ini hendaknya menjadi pengingat kolektif terhadap sejarah perjuangan demokrasi dalam meruntuhkan rezim penguasa yang otoriter. Para martir Kudatuli tentu tidak akan rela jika pengorbanannya menjadi sia-sia. Mereka merelakan apa yang dimilikinya bukan untuk mengejar “kursi” parlemen tetapi demi keyakinan. Keyakinan akan tegaknya demokrasi yang sejak 1966 luruh dan dikangkangi pemerintahan otoriter. 

PDI-P tidak boleh menjadi menara gading, yang terus berpuas diri dengan menjadi pemenang pemilu dan pemegang kekuasaan. Tidak boleh melalaikan apalagi melukai harapan wong cilik, pemilih bersandal jepit yang selama ini pejah gesang nderek Mbak Mega. Jangan senyampang menjadi presiden, menteri, gubernur, walikota, bupati atau anggota dewan tetapi saat berkuasa melupakan harapan rakyat kecil. Memperkaya diri sendiri, keluarga serta kelompoknya dengan mempraktekkan korupsi, kolusi dan nepotisme. “

Jadilah kader yang ketika berkuasa untuk tidak mabuk kekuasaan. Terus melatih diri untuk displin, terus menebalkan kemanusian dan selalu dekat dengan rakyat. Sejatinya pemimpin sejati adalah yang menangis dan tertawa bersama rakyat. Satu kata dalam perbuatan,” begitu ucapan Megawati Soekarnoputeri yang selalu terngiang terus oleh penulis selama mendampingi di kala dikuyoh-kuyoh sejak 1997 hingga 2010 dalam berbagai kesempatan susah maupun senang.

Sumber: Kompas