Menggugat Pendidikan Gratis (dan Komentar saya tentang gugatan ini)
Oleh JC Tukiman Taruna
http://cetak. kompas.com
Rupanya Jawa Tengah menjadi satu-satunya pemerintahan provinsi yang "berani"
mengadakan perlawanan terhadap kebijakan pendidikan gratis.
Salah satu indikasi perlawanan itu ialah akan dipanggilnya Gubernur Jawa Tengah
oleh Komisi X DPR terkait pernyataan Gubernur Jateng yang bernada tidak setuju
terhadap kebijakan pendidikan (dan kesehatan) gratis. Alasannya, penggratisan
ini akan membuat masyarakat kian bergantung dan dibodohi.
Pada tataran bawah, sebutlah tingkat kabupaten/kota sampai ke sekolah,
"pendidikan gratis" membawa dampak pada sejumlah persoalan. Pertama, kosakata
dan implementasinya menimbulkan salah tafsir dan pertentangan pendapat. Di satu
pihak gratis itu berarti tanpa ada pungutan apa pun, tetapi di pihak lain sering
dikatakan gratis hanya untuk komponen tertentu.
Kedua, implementasi pendidikan gratis terbukti meresahkan sekolah-sekolah swasta
karena sumber pendanaannya yang kian terbatas/tersumbat karena masyarakat sering
tidak amat peduli terhadap perbedaan negeri dan swasta dalam pembiayaan.
Ketiga, kebijakan pendidikan gratis ternyata hanya menyangkut komponen biaya
operasional, sedangkan biaya investasi dan biaya perseorangan (sesuai PP No
47/2008) tidak termasuk di dalamnya.
Keempat, berbeda dan terbatasnya kemampuan pendanaan kabupaten/kota untuk
menunjang pendidikan gratis ini sehingga implementasi gratis di satu kabupaten
berbeda dengan kabupaten lain.
Kelima, kebijakan pendidikan gratis telah begitu menyurutkan peran serta
masyarakat. Dan tragisnya, termasuk segala bentuk iuran dihilangkan (termasuk
iuran saat ada kematian warga sekolah).
Keenam—mungkin ini hanya terjadi di Jawa Tengah—terbukti subsidi pendidikan
untuk 22.295 SD dan SMP di Jawa Tengah sudah menghabiskan dana Rp 11 triliun
pada 2009.
Ketujuh, nuansa politis pendidikan gratis lebih mengemuka dibandingkan kandungan
maksudnya. Contohnya, para siswa dari keluarga kaya tidak dipungut biaya apa pun
karena pendidikan gratis dimaknai secara politis sebagai "hasil perjuangan
politis" yang harus dinikmati oleh siapa pun tanpa membedakan kaya miskin.
Jalan keluar
Kebijakan pendidikan gratis telah diputuskan, uang/pembiayaan telah disediakan,
tetapi implementasi di tingkat bawah (sekolah dan masyarakat) menimbulkan banyak
persoalan, seperti disebutkan di awal tulisan. Jalan keluar terbaik harus
ditemukan/disepakat i bersama dalam empat pokok pikiran substansial.
Satu, kosakata gratis sebaiknya diganti sesuai realitas yang terjadi, yaitu
tidak dipungut biaya untuk komponen tertentu, sedang komponen lain tetap harus
dibayar orangtua/masyarakat . Kosakata pengganti itu, misalnya pendidikan
terjangkau atau pendidikan bersubsidi atau pendidikan murah bermutu. Penggantian
kosakata ini amat penting mengingat dalam kata "gratis" terkandung satu makna
saja, yaitu tidak dipungut biaya.
Dua, tri-matra pendidikan, yaitu pemerintah, sekolah, dan masyarakat harus terus
dibuktikan dalam implementasi sehari-hari. Kebijakan pendidikan gratis secara
drastis telah menurunkan peran serta masyarakat dan sekolah. Sementara itu,
seolah-olah matra pemerintah kian kuat. Siapa pun pasti tidak bermaksud membuat
kepincangan seperti ini. Semua pihak pasti ingin agar tri-matra pendidikan
berkembang dan berperan optimal.
Tiga, sudah tiba saatnya analisis pembiayaan pendidikan berbasis subsidi silang.
Artinya, pihak-pihak yang memang mampu (perusahaan, masyarakat, orangtua, dan
lainnya) layaklah diminta untuk memberikan kontribusi besar/banyak ke
pendidikan, sementara mereka yang tidak mampu harus disubsidi dari uang
kontribusi mereka yang mampu. Dengan kata lain, dunia pendidikan kita harus
semakin adil demi peningkatan mutu, adil di mata pemerintah, sekolah, dan
masyarakat.
Empat, bagaimanapun kemampuan pemerintah itu terbatas dan keberdayaan masyarakat
dapat "menutup" keterbatasan itu sehingga pelaksanaan pendidikan sehari-hari di
sekolah terjamin keberlangsungannya. Bukankah sekolah (pendidikan) selalu
dihadapkan pada tantangan biaya investasi, operasional, dan perseorangan?
JC Tukiman Taruna Anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
Dear all,
Saya terheran-heran dengan sikap Gubernur Jawa Tengah yang menolak program
Sekolah Gratis ini dengan alasan bahwa penggratisan ini akan membuat masyarakat
kian bergantung dan dibodohi. Apa sebenarnya dasar dari argumentasi Gub Jateng
ini dalam menyampaikan alasannya tersebut? Alasannya tersebut jelas bernuansa
politis dan bukan akademis. Apakah tak ada ahli pendidikan di sekitar beliau
yang bisa memberi masukan kepada Pak Gub ini sehingga tidak mengeluarkan
pernyataan yang sungguh naif tersebut? Apa sebenarnya yang ia maksudkan dengan
‘bergantung’ dan ‘dibodohi’ tersebut? Tak pahamkah beliau bahwa
pendanaan pendidikan memang merupakan tanggungjawab pemerintah karena
pemerintahlah yang memegang dana APBN dan APBD yang notabene adalah dana
masyarakat (bukan dana para birokrat)? Jadi jika dana tersebut ada di tangan
pemerintah maka sudah selayaknya bahwa pemerintah pusat dan daerah membiayai
pendidikan bagi masyarakatnya. Pernyataannya tersebut
justru berpotensi ‘membodohi’ masyarakat seolah hendak menyatakan bahwa
tanggung jawab pendidikan tidak berada di tangan pemerintah. Itu seperti hendak
melemparkan tanggung jawab. Para pejabat yang tidak mampu memenuhi amanat UUD
1945 dan UU Sisdiknas tentang pendidikan sebaiknya mengundurkan diri saja karena
sungguh tidak ada gunanya kita punya pejabat yang tidak punya kemauan dan
kemampuan untuk melaksanakan amanat UU tersebut. Saya belum pernah mendengar ada
gubernur lain yang menolak Sekolah Gratis ini. Bahkan di dua daerah, Kaltim dan
Sumsel, gubernurnya (Pak Alex Noerdin dan Pak Awang Farouk) justru meningkatkan
jenjang penggratisannya menjadi 12 tahun (dari amanat UU yang hanya 9 tahun)!
Itu baru gubernur yang hebat!
Kalau tidak tahu bagaimana caranya memenuhi amanat UU tersebut mengapa Pak Gub
Jateng tidak belajar dari para gubernur lain? Saya sangat merekomendasikan Pak
Dr. I Gde Winasa (http://pilkadabali.blog.com/1987993/) dan
(http://www.cybertokoh.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=2321)
Belaiu sangat sukses mengelola pendidikan gratis di Kabupaten Jembrana dan
merupakan pelopor sekolah gratis.
Jika diperlukan untuk sebuah diskusi, debat, atau seminar tentang sekolah gratis
dengan senang hati saya akan meladeni Pak Gubernur Jateng dan Pak JC Tukiman
Taruna dalam sebuah acara di Jawa Tengah. Mohon jika ada yang kenal dengan
beliau bersedia menyampaikan hal ini.
Salam
Satria
Sumber : Milis Dewan Pendidikan
http://cetak. kompas.com
Rupanya Jawa Tengah menjadi satu-satunya pemerintahan provinsi yang "berani"
mengadakan perlawanan terhadap kebijakan pendidikan gratis.
Salah satu indikasi perlawanan itu ialah akan dipanggilnya Gubernur Jawa Tengah
oleh Komisi X DPR terkait pernyataan Gubernur Jateng yang bernada tidak setuju
terhadap kebijakan pendidikan (dan kesehatan) gratis. Alasannya, penggratisan
ini akan membuat masyarakat kian bergantung dan dibodohi.
Pada tataran bawah, sebutlah tingkat kabupaten/kota sampai ke sekolah,
"pendidikan gratis" membawa dampak pada sejumlah persoalan. Pertama, kosakata
dan implementasinya menimbulkan salah tafsir dan pertentangan pendapat. Di satu
pihak gratis itu berarti tanpa ada pungutan apa pun, tetapi di pihak lain sering
dikatakan gratis hanya untuk komponen tertentu.
Kedua, implementasi pendidikan gratis terbukti meresahkan sekolah-sekolah swasta
karena sumber pendanaannya yang kian terbatas/tersumbat karena masyarakat sering
tidak amat peduli terhadap perbedaan negeri dan swasta dalam pembiayaan.
Ketiga, kebijakan pendidikan gratis ternyata hanya menyangkut komponen biaya
operasional, sedangkan biaya investasi dan biaya perseorangan (sesuai PP No
47/2008) tidak termasuk di dalamnya.
Keempat, berbeda dan terbatasnya kemampuan pendanaan kabupaten/kota untuk
menunjang pendidikan gratis ini sehingga implementasi gratis di satu kabupaten
berbeda dengan kabupaten lain.
Kelima, kebijakan pendidikan gratis telah begitu menyurutkan peran serta
masyarakat. Dan tragisnya, termasuk segala bentuk iuran dihilangkan (termasuk
iuran saat ada kematian warga sekolah).
Keenam—mungkin ini hanya terjadi di Jawa Tengah—terbukti subsidi pendidikan
untuk 22.295 SD dan SMP di Jawa Tengah sudah menghabiskan dana Rp 11 triliun
pada 2009.
Ketujuh, nuansa politis pendidikan gratis lebih mengemuka dibandingkan kandungan
maksudnya. Contohnya, para siswa dari keluarga kaya tidak dipungut biaya apa pun
karena pendidikan gratis dimaknai secara politis sebagai "hasil perjuangan
politis" yang harus dinikmati oleh siapa pun tanpa membedakan kaya miskin.
Jalan keluar
Kebijakan pendidikan gratis telah diputuskan, uang/pembiayaan telah disediakan,
tetapi implementasi di tingkat bawah (sekolah dan masyarakat) menimbulkan banyak
persoalan, seperti disebutkan di awal tulisan. Jalan keluar terbaik harus
ditemukan/disepakat i bersama dalam empat pokok pikiran substansial.
Satu, kosakata gratis sebaiknya diganti sesuai realitas yang terjadi, yaitu
tidak dipungut biaya untuk komponen tertentu, sedang komponen lain tetap harus
dibayar orangtua/masyarakat . Kosakata pengganti itu, misalnya pendidikan
terjangkau atau pendidikan bersubsidi atau pendidikan murah bermutu. Penggantian
kosakata ini amat penting mengingat dalam kata "gratis" terkandung satu makna
saja, yaitu tidak dipungut biaya.
Dua, tri-matra pendidikan, yaitu pemerintah, sekolah, dan masyarakat harus terus
dibuktikan dalam implementasi sehari-hari. Kebijakan pendidikan gratis secara
drastis telah menurunkan peran serta masyarakat dan sekolah. Sementara itu,
seolah-olah matra pemerintah kian kuat. Siapa pun pasti tidak bermaksud membuat
kepincangan seperti ini. Semua pihak pasti ingin agar tri-matra pendidikan
berkembang dan berperan optimal.
Tiga, sudah tiba saatnya analisis pembiayaan pendidikan berbasis subsidi silang.
Artinya, pihak-pihak yang memang mampu (perusahaan, masyarakat, orangtua, dan
lainnya) layaklah diminta untuk memberikan kontribusi besar/banyak ke
pendidikan, sementara mereka yang tidak mampu harus disubsidi dari uang
kontribusi mereka yang mampu. Dengan kata lain, dunia pendidikan kita harus
semakin adil demi peningkatan mutu, adil di mata pemerintah, sekolah, dan
masyarakat.
Empat, bagaimanapun kemampuan pemerintah itu terbatas dan keberdayaan masyarakat
dapat "menutup" keterbatasan itu sehingga pelaksanaan pendidikan sehari-hari di
sekolah terjamin keberlangsungannya. Bukankah sekolah (pendidikan) selalu
dihadapkan pada tantangan biaya investasi, operasional, dan perseorangan?
JC Tukiman Taruna Anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
Dear all,
Saya terheran-heran dengan sikap Gubernur Jawa Tengah yang menolak program
Sekolah Gratis ini dengan alasan bahwa penggratisan ini akan membuat masyarakat
kian bergantung dan dibodohi. Apa sebenarnya dasar dari argumentasi Gub Jateng
ini dalam menyampaikan alasannya tersebut? Alasannya tersebut jelas bernuansa
politis dan bukan akademis. Apakah tak ada ahli pendidikan di sekitar beliau
yang bisa memberi masukan kepada Pak Gub ini sehingga tidak mengeluarkan
pernyataan yang sungguh naif tersebut? Apa sebenarnya yang ia maksudkan dengan
‘bergantung’ dan ‘dibodohi’ tersebut? Tak pahamkah beliau bahwa
pendanaan pendidikan memang merupakan tanggungjawab pemerintah karena
pemerintahlah yang memegang dana APBN dan APBD yang notabene adalah dana
masyarakat (bukan dana para birokrat)? Jadi jika dana tersebut ada di tangan
pemerintah maka sudah selayaknya bahwa pemerintah pusat dan daerah membiayai
pendidikan bagi masyarakatnya. Pernyataannya tersebut
justru berpotensi ‘membodohi’ masyarakat seolah hendak menyatakan bahwa
tanggung jawab pendidikan tidak berada di tangan pemerintah. Itu seperti hendak
melemparkan tanggung jawab. Para pejabat yang tidak mampu memenuhi amanat UUD
1945 dan UU Sisdiknas tentang pendidikan sebaiknya mengundurkan diri saja karena
sungguh tidak ada gunanya kita punya pejabat yang tidak punya kemauan dan
kemampuan untuk melaksanakan amanat UU tersebut. Saya belum pernah mendengar ada
gubernur lain yang menolak Sekolah Gratis ini. Bahkan di dua daerah, Kaltim dan
Sumsel, gubernurnya (Pak Alex Noerdin dan Pak Awang Farouk) justru meningkatkan
jenjang penggratisannya menjadi 12 tahun (dari amanat UU yang hanya 9 tahun)!
Itu baru gubernur yang hebat!
Kalau tidak tahu bagaimana caranya memenuhi amanat UU tersebut mengapa Pak Gub
Jateng tidak belajar dari para gubernur lain? Saya sangat merekomendasikan Pak
Dr. I Gde Winasa (http://pilkadabali.blog.com/1987993/) dan
(http://www.cybertokoh.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=2321)
Belaiu sangat sukses mengelola pendidikan gratis di Kabupaten Jembrana dan
merupakan pelopor sekolah gratis.
Jika diperlukan untuk sebuah diskusi, debat, atau seminar tentang sekolah gratis
dengan senang hati saya akan meladeni Pak Gubernur Jateng dan Pak JC Tukiman
Taruna dalam sebuah acara di Jawa Tengah. Mohon jika ada yang kenal dengan
beliau bersedia menyampaikan hal ini.
Salam
Satria
Sumber : Milis Dewan Pendidikan
Tidak ada komentar
Posting Komentar